Heartline Network

Direktur Pussbik: PLN Dinilai Lemah Dalam Pengawasan Di Lapangan

Lampung - Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Strategi Kebijakan Publik (Pussbik) Aryanto Yusuf menyoroti keluhan pelanggan PLN terkait tagihan pembayaran membengkak. Yusuf mengatakan, kerap terjadinya kesalahan data dalam pemakaian daya listrik oleh pelanggan konsumen, bukan permasalahan baru.

Akibatnya, konsumen pelanggan PLN terpaksa harus menerima beban tersebut, dengan membayar tagihan PLN, yang tidak sesuai dengan pemakaian penggunaan daya listrik. Ujarnya  Adapun faktor penyebab kesalahan data dalam pemakaian daya.

Yusuf menuturkan, biasanya timbul dari kesalahan petugas pencatat meteran kWh listrik di lapangan. Terkadang data yang didapatkan petugas tidak sesuai dengan penggunaan daya listrik oleh konsumen. 

Sebab, petugas dilapangan menyetorkan data tidak akurat. "Seperti petugas langsung main tembak saja jumlah meteran Kwh listrik pelanggan. Kemudian terdapar petugas nakal yang tidak turun ke lokasi dan membuat data sendiri. Akibatnya, pembayaran tagihan menjadi membekak hingga 2 sampai tiga kali lipat," bebernya. 

Melihat permasalahan yang terjadi, lanjut dia, artinya PLN dinilai lemah dalam melakukan pengawasan kepada petugas dilapangan maupun petugas pihak ketiga.  Seharusnya permasalahan tersebut, menjadi perhatian serius PLN untuk segera menanganinya, agar konsumen juga mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, dalam menerima pelayanan yang baik, mestinya itu yang terus ditingkatkan dari PLN, ungkapnya. 

Menurut Yusuf, permasalahan dari petugas pencatat meteran kWh listrik dilapangan adalah merupakan permasalahan yang mendasar dan tiap tahun selalu terjadi, bahkan sudah puluhan tahun. Dengan demikian, Yusuf menilai PLN disini tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan.

Maka dari itu, PLN harus memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum tersebut. Sedangkan konsumen pelanggan yang merasa dirugikan PLN harus menggantinya dengan bentuk konpensasi. Kemudian sejumlah pelanggan mengalami kepanikan dan harus bolak-balik mengurus kelebihan pemakaian daya, sebutnya. 

Yang mesti diingat oleh PLN, terusnya adalah pelanggan konsumen dilindungi oleh dua undang-undang (UU). Pertama UU Perlindungan Konsumen dan kedua UU Pelayanan Publik. 

Mengacu dua UU tersebut, secara tidak langsung konsumen dijamin oleh dua UU. Seyogyanya, PLN terus berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Tanpa ada catatan yang kurang baik dari catatan petugas PLN. 

Yang sangat disayangkan, pembayaran PLN yang selalu naik, namun tidak diberbarengi dengan pelayanan yang baik. Diperlukan dan harus dilalukkan pemebenahan internal.


Artikel Terkait

Akses Wisatawan, Pemprov Lampung Lanjutkan Perbaikan Jalan ke Teluk Kiluan

Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan perbaikan ruas jalan menuju destinasi wisata Teluk Kiluan, Tanggamus berlanjut di 2017 ini. Gubernur Muhammad Ridho Ficardo memberi atensi khusus dalam perbaikan infrastruktur jalan yang menuju ke arah tujuan wisata seperti Simpan...

Penyegaran, 220 Pejabat Eselon II, III, dan IV Pemprov dan 6 Kepala Sekolah

Lampung - Pelantikan ini terdiri dari, 1 pejabat eselon II atas nama Tyas Nuziar yang sebelumnya menjabat Sekretaris menjadi Kepala Badan Pengurus Korpri serta 54 pejabat eselon III, dan 159 pejabat eselon IV. 

Dalam sambutannya, Hamartoni mengatakan, pelantikan ini ...

Pemprov Lampung Latih 224 Petani Mahir Operasikan Mesin Pemanen Padi

Lampung - "Pelatihan ini adalah salah satu satu solusi agar petani paham cara pengoperasian combine harvester sehingga petani bisa memanfaatkan secara optimal,"ungkap Edi Yanto. 

Pelatihan digelar dua gelombang selama dua hari 10-12 Juli 2017, melalui Bidan...

Gubernur Lampung Ajak Semen Padang Dukung Infrastuktur Pembangunan

Lampung - “Pembangunan di Lampung mulai dari pembangunan jalan tol, permukiman, bangunan dan yang lainnya akan membuka market bahan baku yang cukup besar bagi Semen Padang. Untuk itu saya berharap Semen Padang dapat memanfaatkan peluang terseb...

Akhirnya, Pemprov - Pemkot Satu Meja

Lampung - Perwakilan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) di Jakarta. Ketiga belah pihak membahas poin penting pembangunan fly overdepan MBK.  Asisten Bidang Ekonomi dan Pembang...