Heartline Network

Tiga Pasangan Pilkada Ancam Gugat Hasil Pilkada Kota Tangerang

KOTA TANGERANG- Tiga pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Tangerang mengancam akan menggugat KPU Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara Negara (PTUN). Mereka adalah pasangan nomor urut 3 Dedi Swandi "Miing" Gumelar-Suratno Abubakar, Abdul Syukur-Hilmi Fuad dan Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar. Mereka merasa tidak puas dengan proses pelaksanaan pilkada yang dinilai cacat hukum. "Sebenarnya kita bukan tidak puas dengan hasil pemungutan suaranya. Tapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah prosesnya yang cacat hukum," ujar Miing, Minggu (1/9). Menurutnya, bila proses pilkada dilakukan sesuai aturan maka pihaknya tentu akan bisa menerima hasilnya. “Namun bila kemudian prosesnya cacat hukum, tentunya ini akan menjadi masalah besar bagi demokrasi di Kota Tangerang. Aturan yang dilanggar itu misalnya, KPU Banten yang mengambil alih tugas KPU Kota Tangerang tidak mengartikan secara benar keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "KPU Banten tidak melakukan pleno bersama dalam mengubah jumlah pasangan calon dari tiga pasangan menjadi lima pasangan. Seharusnya mereka melakukan pencabutan terlebih dahulu hasil pleno KPU Kota Tangerang itu dan kemudian memplenokan lima pasangan calon. Tiga pasangan itukan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Tangerang. Bila kemudian diubah, seharusnya KPU juga menggelar pleno bersama," terangnya. Ia menambahkan, KPU Banten dengan sengaja meloloskan pasangan calon yang terindikasi mendapatkan dukungan ganda dari satu partai politik (parpol) dan adanya pasangan yang tetap diloloskan meski tidak mengikuti proses tes kesehatan. Hal itu diamini Abdul Syukur. Dia mengaku, pelaksanaan Pilkada Kota Tangerang diwarnai banyak kejanggalan dan kecurangan. Komisioner KPU Banten Syaiful Bahri menyatakan, proses Pilkada Kota Tangerang sudah berjalan sesuai aturan dan sebagaimana keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU siap menghadapi gugatan yang diajukan pasangan calon yang tidak puas. "Tapi kalaupun ada pihak lain yang merasa tidak puas tentunya kami siap meladeninya. Menggugat kan hak warga negara," katanya. Senin, 2 September 2013|10:05 WIB Sumber:Radar Banten


Artikel Terkait

Mengenal Sosok Presiden Wanita Pertama Singapura

Ada yang unik pada pemilihan presiden Singapura tahun ini. Pasalnya, Singapura tidak perlu repot-repot menggelar pemungutan suara tahun ini.

Halimah Yacob, sang mantan Ketua Parlemen Singap...

Menilik Konflik Kemanusiaan di Rakhine

Konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya di Rakhine, Myanmar, kembali terjadi dan menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara turut prihatin akan kondisi...

Dunia Kecam Uji Coba Nuklir Korut

Korea Utara (Korut) yang terkenal sebagai negara komunis, telah mendapat banyak kecaman dari internasional. Pasalnya, Korut telah menggelar uji coba nuklir terbarunya pada Minggu (3/9) yang lalu. U...

Memperingati HUT RI Ke-72, Polda Banten Gelar Istighosah Kemerdekaan

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, Polda Banten menggelar acara Istighosah Kemerdekaan pada hari Sabtu (26/06/17) lalu. Acara dimulai sekitar pukul 20.30 dan ...

Perang Terhadap Provokasi Isu SARA

Saracen merupakan kelompok yang kerap menyebarkan ujaran kebencian (hate speech) dengan topik  isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Kelompok ini memiliki ribuan aku...