Heartline Network

Akil Mochtar Pantas Dihukum Mati

JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, Ketua MK Akil Mochtar telah terbukti secara kasatmata melakukan tindak pidana korupsi karena ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan. Hal ini, katanya, patut diduga kuat Akil menerima suap. Sebagai ketua lembaga penegak hukum, menurutnya, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Hingga saat ini, Akil masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum ditetapkan status hukumnya. "Kalau sudah OTT (operasi tangkap tangan) begitu, dia juga berarti terbukti melakukan. Menurut saya, pantasnya orang ini dihukum mati. Walau undang-undang (UU) tidak mengenal pidana mati untuk korupsi," kata Jimly, yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saat ditemui di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013). Jimly mengatakan, meski UU tidak mengatur hukuman mati, jaksa KPK dapat menuntut hukuman mati bagi Akil. Hukuman maksimal, menurut Jimly, untuk memberi efek jera bagi Akil sebagai pemangku jabatan paling tinggi yang pernah diciduk KPK. Apalagi, jabatan Akil sebagai penegak hukum. "Ini jabatan di atas menteri. Apalagi, dia memegang jabatan hukum. Harus hukuman yang paling berat. Tidak usah lagi dihukum penjara, menuh-menuhi penjara saja," katanya. Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, dan seorang pengusaha berinisial CN pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinas Akil, Kompleks Widya Chandra. KPK juga turut menyita sejumlah uang dollar Singapura senilai Rp 2-3 miliar yang diberikan Chairun Nisa dan CN kepada Akil Mochtar. Uang itu diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seusai menangkap tiga orang di rumah Akil, KPK menangkap dua orang di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Keduanya yaitu Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pihak swasta berinisial DH. Kelimanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Kamis, 3 Oktober 2013|13:34 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Melawan Informasi Hoax, Intoleransi & Radikalisme di Dunia Maya

Maraknya sosial media, seakan menjadi corong aspirasi masyarakat saat ini. Namun seakan, kebebasan berpendapat tersebut kelewat kebablasan. Pasalnya banyak yang menggunakan media sosial hanya untuk...

Selamat Datang Gubernur Baru DKI Jakarta!

Masyarakat DKI Jakarta telah menyalurkan suaranya dalam pilkada Rabu kemarin (19/04/17). Sejumlah upaya masyarakat dikerahkan, guna untuk menggunakan hak pilih tersebut. Kini saatnya menerima hasil...

The Power of Women

Sejuta definisi nampaknya kurang untuk menggambarkan sosok wanita. Ciptaan Yang Maha Kuasa ini begitu unik, konon karena ia dijadikan dari tulang rusuk sang Adam.

Oleh sebab itulah, tidakla...

Mendagri: Pemilihan Suara Pilkada DKI Akan Berlangsung Aman

Masyarakat ibu kota bersiap menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta dengan periode masa jabatan 2017-2022, pada lusa, Rabu (19/04/17). Kandidat calon gubernur (cagub...

Taiwan Resmi Larang Sembelih Anjing Dan Kucing

Parlemen pemerintahan Taiwan secara resmi telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyatakan larangan penyembelihan kucing dan anjing untuk dikonsumsi manusia.

Dilansir dari lam...