Heartline Network

Akil Mochtar Pantas Dihukum Mati

JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, Ketua MK Akil Mochtar telah terbukti secara kasatmata melakukan tindak pidana korupsi karena ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan. Hal ini, katanya, patut diduga kuat Akil menerima suap. Sebagai ketua lembaga penegak hukum, menurutnya, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Hingga saat ini, Akil masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum ditetapkan status hukumnya. "Kalau sudah OTT (operasi tangkap tangan) begitu, dia juga berarti terbukti melakukan. Menurut saya, pantasnya orang ini dihukum mati. Walau undang-undang (UU) tidak mengenal pidana mati untuk korupsi," kata Jimly, yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), saat ditemui di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013). Jimly mengatakan, meski UU tidak mengatur hukuman mati, jaksa KPK dapat menuntut hukuman mati bagi Akil. Hukuman maksimal, menurut Jimly, untuk memberi efek jera bagi Akil sebagai pemangku jabatan paling tinggi yang pernah diciduk KPK. Apalagi, jabatan Akil sebagai penegak hukum. "Ini jabatan di atas menteri. Apalagi, dia memegang jabatan hukum. Harus hukuman yang paling berat. Tidak usah lagi dihukum penjara, menuh-menuhi penjara saja," katanya. Seperti diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, dan seorang pengusaha berinisial CN pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinas Akil, Kompleks Widya Chandra. KPK juga turut menyita sejumlah uang dollar Singapura senilai Rp 2-3 miliar yang diberikan Chairun Nisa dan CN kepada Akil Mochtar. Uang itu diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Seusai menangkap tiga orang di rumah Akil, KPK menangkap dua orang di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Keduanya yaitu Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pihak swasta berinisial DH. Kelimanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Kamis, 3 Oktober 2013|13:34 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Mengupas Kekuatan Media Sosial di Tahun 2017

Perkembangan internet dan kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri lagi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri lagi segala macam informasi dan berita dapa...

Ketua PKK Yustin Ficardo Hadiri Pelaksanaan Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan di Mulya Sari Pesawaran

Heartlinefm, Bandar Lampung - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo bersama Tim Penilai dari TP PKK Provinsi Lampung, menghadiri acara pelaksanaan Lomba ...

Ribuan Warga Bandar Lampung Menghadiri Tabligh Akbar dan Doa Bersama

HeartlineFm, Bandar Lampung - Ribuan Warga Bandar Lampung menghadiri tabligh akbar dan doa bersama di lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Rabu 30/11/2016.

Berdasarkan...

Penyuluh Perikanan di Lampung Tanyakan Kejelasan Status Kepegawaian

HeartlineFm, Bandar Lampung – Penyuluh perikanan di Lampung mempertanyakan status kepegawaian mereka.  Rostuti Lusiwati Sitanggang, salah seorang penyuluh perikanan Prov...

Penandatanganan Pakta Integritas Calon Bupati-Wakil, Ini Kata Gubernur Lampung

HeartlineFm, Bandar Lampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengapresiasi upaya mengingatkan seluruh calon pemimpin daerah untuk tidak melakukan maladministrasi dan melaya...