Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Waduh, Utang Pemerintah RI Naik Lagi!

Utang pemerintah Indonesia per akhir Juni 2017 tercatat mencapai Rp 3.706,53 triliun. Jika dibandingkan pada bulan Mei 2017, angka ini terbilang naik 34,19 triliun.

Sebagian besar utang pem...

E-mail Presiden Jokowi Dicatut

Tindak kriminalistas nampaknya tak pernah absen di dunia. Tidak pandang bulu, tindak kriminalitas dapat memburu dan menimpa siapa saja.

Kali ini bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Wido...

Harga BBM Jadi Murah, Bentuk Realisasi Program BBM Satu Harga

PT. Pertamina (Persero) akan kembali mengoperasikan 4 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Juli 2017, sebagai wujud realisasi pelaksanaan program BBM Satu Harga.

Empat lemba...

BNN Gelar Puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar perhelatan puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), hari ini (13/7), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Mengangka...

Uji Kelayakan Simpang Susun Semanggi

Proyek simpang susun Semanggi rencananya akan dioperasikan secara penuh per tanggal 17 Agustus 2017 mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 30% beban kepadatan lalu lintas di sekitar ruas J...