Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Mengupas Kekuatan Media Sosial di Tahun 2017

Perkembangan internet dan kemajuan teknologi saat ini tidak dapat dipungkiri lagi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Tak dapat dipungkiri lagi segala macam informasi dan berita dapa...

Ketua PKK Yustin Ficardo Hadiri Pelaksanaan Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan di Mulya Sari Pesawaran

Heartlinefm, Bandar Lampung - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo bersama Tim Penilai dari TP PKK Provinsi Lampung, menghadiri acara pelaksanaan Lomba ...

Ribuan Warga Bandar Lampung Menghadiri Tabligh Akbar dan Doa Bersama

HeartlineFm, Bandar Lampung - Ribuan Warga Bandar Lampung menghadiri tabligh akbar dan doa bersama di lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Rabu 30/11/2016.

Berdasarkan...

Penyuluh Perikanan di Lampung Tanyakan Kejelasan Status Kepegawaian

HeartlineFm, Bandar Lampung – Penyuluh perikanan di Lampung mempertanyakan status kepegawaian mereka.  Rostuti Lusiwati Sitanggang, salah seorang penyuluh perikanan Prov...

Penandatanganan Pakta Integritas Calon Bupati-Wakil, Ini Kata Gubernur Lampung

HeartlineFm, Bandar Lampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengapresiasi upaya mengingatkan seluruh calon pemimpin daerah untuk tidak melakukan maladministrasi dan melaya...