Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Rahasia Sukses Dan Kaya

Siapapun pasti ingin sukses dan kaya dalam kehidupannya. Muda, tua, laki-laki, perempuan, di pedesaan atau di perkotaan, pasti menginginkan hal yang sama terjadi pada hidupnya dan berlomba mewujudk...

BMKG: Jangan Khawatir Dampak Equinox!

Indonesia diprediksi akan mengalami fenomena Equinox pada 21 Maret 2017 dan 23 September 2017 mendatang. Menurut kabar yang berhembus, akibat fenomena Equinox ini, suhu udara di Indonesia akan menc...

How The Millenial Generation Works?

Bicara tentang perkembangan jaman dan teknologi, sudah pasti akan menghasilkan generasi-generasi milenial. Generasi yang dinilai cakap dan mumpuni menghadapi perkembangan jaman, karena menguasai be...

Peresmian Gedung Serbaguna PENABUR Harapan Indah

Kota Harapan Indah, Bekasi – BPK PENABUR Jakarta meresmikan Gedung Serbaguna Komplek PENABUR Harapan Indah, Sabtu (04/03/17) lalu pukul 08.00 – 12.00 WIB. Gedung dengan luas bangun...

Property Trends: What To Expect in 2017

Properti, kini bukan lagi hanya sekedar menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Bila dahulu, kepemilikan akan tempat tinggal, adalah skala prioritas yang harus dipenuhi manusia, saat ini kepemi...