Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Mendapatkan Peluang Bisnis dari Segala Situasi

Sekarang ini semakin banyak bisnis startup baru yang bermunculan. Dari e-commerce hingga bisnis makanan kecil sekalipun, seperti cemilan. Pada kesempatan kali ini, program St...

The Heart of Fashion with Handy Hartono

Indonesia memiliki banyak kebudayaan, salah satunya adalah kekayaan akan kain tradisional yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Kain tradisional memiliki nilai seni yang tinggi. Saat ini kai...

Survei Pasar Sebagai Fondasi Berbisnis

Opini masyarakat merupakan suatu hal yang dapat membantu pebisnis dalam memasarkan produk dan jasa mereka. Oleh sebab itu, sebelum memulai sebuah bisnis, sangat perlu untuk melakukan survei pasar t...

Impactful Coaching

Apakah belakangan ini Anda sering mendengar kata coach, yang digunakan untuk menyebut seorang pelatih? Namun,  apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah coaching? Bagaimana...

Ide Bisnis Yang Melawan Mainstream

Menciptakan sebuah bisnis perlu adanya sebuah produk atau jasa yang menjual dan memiliki value. Bisnis yang dibentuk dengan value pasti akan mampu bertahan dalam jangka wangku yan...