Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Jurus Jitu Isi Ulang Uang Elektronik Tanpa Biaya Tambahan

Gencarnya usaha pemerintah untuk mengajak warganya bermigrasi menggunakan uang elektronik (e-money) dengan tujuan mempermudah aktifitas keseharian, nampaknya tidak semudah itu dilaksanakan...

Mengenal Sosok Presiden Wanita Pertama Singapura

Ada yang unik pada pemilihan presiden Singapura tahun ini. Pasalnya, Singapura tidak perlu repot-repot menggelar pemungutan suara tahun ini.

Halimah Yacob, sang mantan Ketua Parlemen Singap...

Menilik Konflik Kemanusiaan di Rakhine

Konflik kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya di Rakhine, Myanmar, kembali terjadi dan menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai lapisan masyarakat di berbagai negara turut prihatin akan kondisi...

Dunia Kecam Uji Coba Nuklir Korut

Korea Utara (Korut) yang terkenal sebagai negara komunis, telah mendapat banyak kecaman dari internasional. Pasalnya, Korut telah menggelar uji coba nuklir terbarunya pada Minggu (3/9) yang lalu. U...

Memperingati HUT RI Ke-72, Polda Banten Gelar Istighosah Kemerdekaan

Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, Polda Banten menggelar acara Istighosah Kemerdekaan pada hari Sabtu (26/06/17) lalu. Acara dimulai sekitar pukul 20.30 dan ...