Heartline Network

UMP DKI 2014 Diputuskan Besok

JAKARTA — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan Rabu (30/10/2013) ini. Hal tersebut dikarenakan unsur buruh di Dewan Pengupahan tidak menghadiri rapat penetapan tersebut. Anggota Dewan Pengupahan DKI Asril Chaniago mengatakan, Dewan Pengupahan DKI sudah bertemu tiga kali untuk menetapkan UMP. "Jadi, kita harus memutuskan UMP besok. Kalau sampai tidak datang lagi, maka kita harus ambil sikap karena gubernur harus memutuskan tanggal 1 November," kata Asril, di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013). Dalam rapat penetapan UMP itu, menurut dia, unsur buruh hanya membawa satu perwakilan. Berdasarkan tata tertib Dewan Pengupahan, apabila sidang terus diundur dan satu unsur tidak hadir, maka UMP akan tetap diputuskan sesuai keputusan unsur yang hadir. Asril menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi dalam penetapan UMP DKI 2013 lalu. Dalam penetapan itu, pihak Apindo selalu walk out. Namun, tetap diputuskan angka UMP sebesar Rp 2,2 juta. Penetapan angka kebutuhan hidup layak (KHL), kata Asril, sudah melalui beberapa survei. Menurut dia, masih ada beberapa perbedaan penafsiran antara unsur pengusaha dan buruh, contohnya perbedaan tarif sewa rumah. Berdasarkan survei pengusaha, tarif sewa kamar per bulannya hanya Rp 565.000. Sedangkan pihak buruh menuntut untuk mengambil tarif sewa kamar dengan nilai tertinggi, yaitu Rp 850.000. "Komponen KHL mereka lebih banyak. Termasuk pulsa handphone, listrik, dan kredit motor," ujar Asril. Pekan lalu, Dewan Pengupahan DKI pun telah sepakat menetapkan kebutuhan hidup layak untuk buruh sebesar Rp 2.229.860,33. Nilai KHL itulah yang akan menjadi nilai UMP. Hal itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013. Dalam dua peraturan tersebut, besaran UMP sama dengan besaran KHL. Setelah UMP ditetapkan dalam rapat Dewan Pengupahan, rekomendasi itu akan langsung diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2014. Rabu, 30 Oktober 2013 | 19:40 WIB Sumber: Kompas.com


Artikel Terkait

Polri: 11 WNI Masuk ke Marawi Filipina untuk Dakwah

Markas Besar Polri mengaku telah mengidentifikasi 11 warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke Kota Marawi di Pulau Mindanao, Filipina. Mereka menyeberang ke Filipina melalui jalur legal dan bertu...

ISIS Klaim Bertanggung Jawab atas Bom Kampung Melayu

Kelompok teror ISIS mengaku bertanggung jawab atas kejadian bom Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terjadi pada Rabu (24/5) malam.

“Pelaksana dari serangan terhadap polisi I...

Nicky Hayden Wafat Setelah Lima Hari Dirawat Pasca Kecelakaan

Mantan juara dunia MotoGP, Nicky Hayden tak dapat diselamatkan lagi nyawanya pasca tertabrak mobil saat bersepeda lima hari lalu di pesisir Italia.

Seperti dilansir dari BBC Sport<...

Konsernya Dibom, Ariana Grande Akhirnya Buka Suara

Konser Ariana Grande menorehkan luka yang mendalam dalam salah satu sejarah musik. Bagaimana tidak, konser pertamanya di Eropa diwarnai dengan aksi ledakan yang diduga terorisme dan bunuh diri...

Jokowi Harap Umat Islam Tak Anggap Amerika sebagai Musuh

Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada umat Islam di dunia saat konferensi "Arab Islamic American Summit”. Dia berharap konferensi yang mempertemukan pimpinan negar...