Heartline Network

Rekapitulasi suara di KPU Kota Tangerang tegang

Heartline FM - Rapat rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPR Pemilu 2014 di KPU Kota Tangerang berlangsung tegang. Ketegangan berawal ketika Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Neglasari hendak membacakan perolehan hasil perolehan suara. Namun sejumlah saksi parpol melontarkan interupsi. Mereka meminta klarifikasi terkait adanya rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Neglasari yang dilakukan di luar tahapan pemilu legislatif. "Awalnya pleno di tingkat PPS tanggal 11 April, tapi karena ada PSU, KPU memutuskan untuk mengundur jadwal jadi tanggal 14 (April). Tapi ternyata hampir semua PPS malah melakukan pleno pada tanggal 11 (April), berarti kan rekapitulasi itu ilegal," ujar saksi dari Partai Golkar Hasbeni Gonzala, Minggu (20/4). Dikatakan Hasbeni, rekapitulasi di luar jadwal tentu rentan kecurangan sehingga dia meminta agar rekapitulasi suara untuk PPK Neglasari ditunda. Jika KPU tetap melakukan perhitungan suara, pihaknya akan melayangkan gugatan. "Pleno yang sesuai jadwal saja terjadi kecurangan, apalagi yang si luar jadwal. Siapa yang mau menjamin kalau itu tidak dicurangi? Pokoknya kita tidak tolelir itu, kalau berani merekap, pasti akan kita gugat," tukasnya. Kepala Divisi Hukum KPU Kota Tangerang, Wahyul Furqon membenarkan sejumlah PPS di Neglasari melakukan rekapitulasi pada tanggal 11 April lalu. Namun pihaknya sudah menginstruksikan agar menghentikannya sehingga tidak berlanjut. "Tapi ketika itu terjadi, saksi dari 12 parpol menyaksikannya dan menandatangani hasil rekapitulasi. Artinya mereka menerima dan ada legalitasnya," tukas Wahyul. Selain itu, lanjut Wahyul, dari rekapitulasi tersebut tidak ditemukan adanya penggelembungan suara. Jika memang ada indikasi kecurangan seperti yang ditudingkan, saksi parpol diminta agar menunjukkan bukti-buktinya. "Sepanjang tidak ada perubahan perolehan suara tidak ada indikasi kecurangan. Jadi dengan kesepakatan bersama kita bisa melanjutkan rekapitulasi suara PPK Neglasari agar tidak memakan waktu," tukasnya. Hal itu pun menjadi perdebatan dan sejumlah saksi parpol ngotot untuk menunda rekapitulasi Kecamatan Neglasari. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara PPK dengan saksi. Akhirnya komisioner KPU memutuskan menskors rapat. Senin, 21 April 2014 | 13:31 WIB Sumber: Merdeka


Artikel Terkait

Presiden Jokowi dan Wapres JK Kompak Kenakan Pakaian Adat Saat Sidang Tahunan MPR

Ada penampilan yang unik dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada sidang tahunan MPR. Pasalnya, kedua figur pemimpin negara Indonesia ini, kompak menge...

Ironi Kelangkaan Garam Nasional

Terjadi kelangkaan pasokan garam di sejumlah pelosok tanah air. Salah satu penyebabnya dinilai karena anomali cuaca yang buruk akibat tingginya curah hujan, padahal seharusnya Indonesia sudah masuk...

Otoritas Keamanan Australia Sukses Gagalkan Teror Bom Pesawat

Otoritas keamanan Australia telah suskes menggagalkan rencana teror untuk meledakan sebuah pesawat komersial dengan menggunakan bom rakitan dan gas beracun. Bom tersebut diketahui telah dirakit men...

Waduh, Utang Pemerintah RI Naik Lagi!

Utang pemerintah Indonesia per akhir Juni 2017 tercatat mencapai Rp 3.706,53 triliun. Jika dibandingkan pada bulan Mei 2017, angka ini terbilang naik 34,19 triliun.

Sebagian besar utang pem...

E-mail Presiden Jokowi Dicatut

Tindak kriminalistas nampaknya tak pernah absen di dunia. Tidak pandang bulu, tindak kriminalitas dapat memburu dan menimpa siapa saja.

Kali ini bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Wido...