Heartline Network

Rekapitulasi suara di KPU Kota Tangerang tegang

Heartline FM - Rapat rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPR Pemilu 2014 di KPU Kota Tangerang berlangsung tegang. Ketegangan berawal ketika Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Neglasari hendak membacakan perolehan hasil perolehan suara. Namun sejumlah saksi parpol melontarkan interupsi. Mereka meminta klarifikasi terkait adanya rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Neglasari yang dilakukan di luar tahapan pemilu legislatif. "Awalnya pleno di tingkat PPS tanggal 11 April, tapi karena ada PSU, KPU memutuskan untuk mengundur jadwal jadi tanggal 14 (April). Tapi ternyata hampir semua PPS malah melakukan pleno pada tanggal 11 (April), berarti kan rekapitulasi itu ilegal," ujar saksi dari Partai Golkar Hasbeni Gonzala, Minggu (20/4). Dikatakan Hasbeni, rekapitulasi di luar jadwal tentu rentan kecurangan sehingga dia meminta agar rekapitulasi suara untuk PPK Neglasari ditunda. Jika KPU tetap melakukan perhitungan suara, pihaknya akan melayangkan gugatan. "Pleno yang sesuai jadwal saja terjadi kecurangan, apalagi yang si luar jadwal. Siapa yang mau menjamin kalau itu tidak dicurangi? Pokoknya kita tidak tolelir itu, kalau berani merekap, pasti akan kita gugat," tukasnya. Kepala Divisi Hukum KPU Kota Tangerang, Wahyul Furqon membenarkan sejumlah PPS di Neglasari melakukan rekapitulasi pada tanggal 11 April lalu. Namun pihaknya sudah menginstruksikan agar menghentikannya sehingga tidak berlanjut. "Tapi ketika itu terjadi, saksi dari 12 parpol menyaksikannya dan menandatangani hasil rekapitulasi. Artinya mereka menerima dan ada legalitasnya," tukas Wahyul. Selain itu, lanjut Wahyul, dari rekapitulasi tersebut tidak ditemukan adanya penggelembungan suara. Jika memang ada indikasi kecurangan seperti yang ditudingkan, saksi parpol diminta agar menunjukkan bukti-buktinya. "Sepanjang tidak ada perubahan perolehan suara tidak ada indikasi kecurangan. Jadi dengan kesepakatan bersama kita bisa melanjutkan rekapitulasi suara PPK Neglasari agar tidak memakan waktu," tukasnya. Hal itu pun menjadi perdebatan dan sejumlah saksi parpol ngotot untuk menunda rekapitulasi Kecamatan Neglasari. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara PPK dengan saksi. Akhirnya komisioner KPU memutuskan menskors rapat. Senin, 21 April 2014 | 13:31 WIB Sumber: Merdeka


Artikel Terkait

Ada 2,3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

Puncak arus mudik untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438H sudah dimulai sejak tadi malam, Kamis (23/6). Data di Kementerian Perhubungan mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek per...

Kemenkes Siagakan Ambulans 24 Jam di Jalur Mudik

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyediakan fasilitas layanan kesehatan di sejumlah titik jalur mudik selama arus mudik dan arus balik lebaran 2017.

Fasilitas layanan kesehatan itu di...

Kesalehan Sosial

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terbentuk dari segala keberagaman warga negaranya. Lalu apakah dengan segala keanekaragaman ini, justru menghilangkan keunikan Indonesia itu...

Belasan WNI Terjebak Konflik Marawi Dipulangkan Besok

Kementerian Luar Negeri menyatakan Konsulat Jenderal RI di Kota Davao, Filipina, akan memulangkan 17 warga Indonesia yang sempat terjebak konflik di Marawi, besok.

Konflik yang melibat...

Presiden Teken Pembentukan Badan Pemantapan Pancasila

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, pembentukan lembaga atau badan pemantapan Pancasila yang sempat digagas pada awal tahun ini sudah ditandatangani Presiden...