Heartline Network

Penyuluh Perikanan di Lampung Tanyakan Kejelasan Status Kepegawaian

HeartlineFm, Bandar Lampung – Penyuluh perikanan di Lampung mempertanyakan status kepegawaian mereka.  Rostuti Lusiwati Sitanggang, salah seorang penyuluh perikanan Provinsi Lampung, mengatakan, seharusnya per 1 Oktober 2016,  seluruh penyuluh perikanan se-Indonesia menjadi pegawai pusat.

“Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Menteri Keuangan sepertinya tak peduli dengan ini sehingga sekarang status kami tidak jelas,” ujar penyandang gelar sarjana perikanan ini kepada jejamo.com via ponsel, Sabtu malam, 19/11/2016.

Pemda di Provinsi Lampung yang di daerahnya terdapat penyuluh perikanan, telah menandatangani  Berita Acara Serah Terima (BAST) personel dan sarana prasarana (P2D)  sebagai tindak lanjut ketaatan kepada UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Seyogianya ini diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan.  BAST tersebut telah diserahkn kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, sampai saat ini, BAST tersebut tidak diketahui tindak lanjutnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Bendahara DPD Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (Ipkani) Lampung itu.

Tuti, sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya sudah melakukan banyak upaya, dari mengirimkan surat resmi ke Komisi IV DPR, surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Kepagawaian Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Namun sampai sekarang belum ada titik terang. Bahkan,  tahun 2017 mendatang banyak penyuluh perikanan terancam tak bergaji,” ujarnya.

Pihaknya menuntut agar pemerintah melaksanakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2016.

“Jika tidak, Menteri Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpotensi melanggar undang-undang,” katanya.

Tuti menambahkan, langkah yang akan dilakukan selanjutnya ialah menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.(*)

Laporan  Heartline Fm


Artikel Terkait

Waduh, Utang Pemerintah RI Naik Lagi!

Utang pemerintah Indonesia per akhir Juni 2017 tercatat mencapai Rp 3.706,53 triliun. Jika dibandingkan pada bulan Mei 2017, angka ini terbilang naik 34,19 triliun.

Sebagian besar utang pem...

E-mail Presiden Jokowi Dicatut

Tindak kriminalistas nampaknya tak pernah absen di dunia. Tidak pandang bulu, tindak kriminalitas dapat memburu dan menimpa siapa saja.

Kali ini bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Wido...

Harga BBM Jadi Murah, Bentuk Realisasi Program BBM Satu Harga

PT. Pertamina (Persero) akan kembali mengoperasikan 4 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Juli 2017, sebagai wujud realisasi pelaksanaan program BBM Satu Harga.

Empat lemba...

BNN Gelar Puncak Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar perhelatan puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), hari ini (13/7), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Mengangka...

Uji Kelayakan Simpang Susun Semanggi

Proyek simpang susun Semanggi rencananya akan dioperasikan secara penuh per tanggal 17 Agustus 2017 mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi 30% beban kepadatan lalu lintas di sekitar ruas J...