Psikolog Bongkar Perilaku Pelanggar Prokes!

Virus Covid-19, sudah merenggut banyak jiwa. Di Indonesia pada awal minggu ini, angka positif covid sudah mencapai batas 2 juta jiwa lebih. Pemerintahpun segera ambil langkah cepat dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, khususnya di daerah-daerah dengan zona merah. Penyebaran Covid yang melejit ini bukan tanpa alasan. Selain perihal vaksinasi yang masih belum merata ke semua warga negara, perilaku sosial masyarakat yang abai terhadap ketaatan atas protokol kesehatan masih rendah.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Dr. Sonny Soeharso memberi pandangannya terkait perilaku masyarakat yang tidak memedulikan protokol kesehatan. Sebagai psikologig, Dr. Sonny beropini berdasarkan teori person environment yang menyangkut kepribadian seseorang terhadap lingkungannya, bahwa orang-orang yang mengesampingkan aturan tersebut umumnya mengalami disonansi kognitif dalam hidupnya sehari-hari.

“Sama juga (seperti) orang tidak menerapkan pancasila itu gak ditegur, tapi yang menerapkan juga tidak diberi reward atau rekognisi. Itu akhirnya menjadikan: yang bener gimana sih kalau menghina presiden atau menghina orang lain itu pancasilais ga sih? Orang gak dapat pedoman, gak dapat guidance. Oleh karena itu harus ada ketegasan dari aparatur yang berwenang." pungkas Dr. Sonny.

Dalam tata laksana protokol kesehatan, menurut Sonny, pemberian reward sangat dianjurkan. Selain itu, memberlakukan punishment sebaiknya diwajibkan tanpa pandang bulu sebagai upaya mendisiplinkan perilaku sosial untuk taat pada protokol kesehatan. Harus ada ketegasan dari pihak-pihak yang berwenang untuk merealisasikan pendisiplinan protokol kesehatan.

Menurut Dr. Sonny Soeharso, masalah pemenuhan basic needs juga dianggap sebagai pemicu perilaku nekadnya masyarakat melanggar aturan protokol kesehatan. Masalah perut inilah, menurut Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ini, yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat terpaksa harus bekerja di luar rumah agar basic needs terpenuhi. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk segera mencari solusi, misalnya dengan pemberian bantuan sosial sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Permasalahan pada penanganan COVID-19 akan selalu melibatkan tindakan dua pihak: masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi. Tanpa aksi konsisten dari keduanya, badai Corona tentu sukar berlalu.

Untuk mendengarkan pendapat lengkap Dr. Sonny Soeharso terkait modus perilaku para pelanggar prokes, bisa didengarkan selengkapnya di tautan podcast ini: