YLKI Minta Pemerintah Menjaga HET Minyak Goreng Kemasan

Written by on October 7, 2019

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah menjaga penerapan Harga Eceran Termurah (HET) minyak goreng kemasan tetap konsisten. Seperti diketahui, Pemerintah telah melarang penjualan minyak goreng curah, dan mewajibkan penggunaan minyak goreng kemasan per 1 Januari 2020. Untuk itu, Kementerian Perdagangan menetapkan HET minyak goreng kemasan Rp. 11.000,00 per liter.

Lebih lanjut, YLKI meminta Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketetapan HET itu. Hal tersebut mengingat banyak komoditas yang sudah memiliki HET dari Pemerintah, seperti gula, namun masih banyak pelanggaran di lapangan, tanpa ada sanksi.

Agar harga minyak goreng dalam kemasan tetap terjangkau. Sebab minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisis UKM/UMKM,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam keterangan pers tertulisnya.

Terkait dengan keputusan Pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah, YLKI mengapresiasi keputusan tersebut. Dari sisi perlindungan konsumen dan atau aspek keamanan pangan, kebijakan ini bisa dimengerti. Sebab, menurut Tulus Abadi, secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman, kecil potensinya untuk terkontaminasi zat/benda lain yang tidak layak konsumsi, dan bisa lebih tahan lama. 

Sementara itu, untuk mengurangi dampak plastik, menurut Tulus Abadi, seharusnya pemerintah juga mewajibkan produsen untuk menggunakan jenis plastik yang ramah lingkungan/plastik SNI. Munculnya minyak goreng wajib kemasan, akan meningkatkan konsumsi/distribusi plastik, dan menghasilkan sampah plastik.

Dengan menggunakan kemasan, YLKI meminta Pemerintah memastikan minyak goreng kemasan nantinya harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen, seperti adanya informasi kadaluwarsa, informasi kehalalan, dan informasi kandungan gizinya. Hal itu selaras dengan mandat Undang-Undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal. Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan branded, yaitu minyak goreng ber-SNI. (Yan)


Current track

Title

Artist