Pemerintah Masih Bahas Pembatasan Pembelian Pertalite untuk Desil 9 dan 10
Radio Tangerang Heartline FM — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang tergolong desil 9 dan 10 hingga kini belum ditetapkan. Pemerintah masih mengkaji mekanisme yang tepat untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi tersebut.
Bahlil menegaskan, selama belum ada keputusan resmi, pembelian dan distribusi Pertalite masih berjalan sesuai aturan yang berlaku saat ini.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).
Ia menjelaskan bahwa belum ada perubahan dalam distribusi Pertalite karena pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap skema pembatasan yang sedang disiapkan.
Saat ini, pembelian Pertalite masih memiliki batas tertentu. Bus dan truk dibatasi maksimal 200 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat dapat membeli hingga 50 liter per hari.
“Masih seperti itu aja,” kata Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan bahwa Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi. Sementara itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang dinilai mampu diharapkan beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah berencana melakukan pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite, secara bertahap. Pemerintah menilai sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) sudah dapat mendukung penerapan kebijakan tersebut.
Salah satu skema yang tengah dipertimbangkan adalah membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan 10. Mereka nantinya akan diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Meski demikian, Purbaya menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diterapkan. Pemerintah terlebih dahulu memastikan seluruh sistem pendukung siap sebelum kebijakan pengendalian subsidi BBM diberlakukan.
Rencana pembatasan ini ditujukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran subsidi energi. Pemerintah berharap subsidi BBM dapat lebih optimal dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memiliki hak untuk menerimanya.
Foto : Ilustrasi(Antara)
Ikuti media sosial Radio Heartline FM Tangerang:
Share Post
