Manipulasi Informasi di Tengah Aksi 27 Agustus Picu Kekhawatiran Perang Kognitif
Radio Tangerang Heartline FM — Aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak hanya menjadi perhatian dari sisi politik dan keamanan. Perkembangan informasi di ruang digital juga menjadi sorotan menyusul munculnya berbagai narasi yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
Sejumlah konten yang beredar di media sosial dinilai perlu dicermati karena terdapat pola penyebaran informasi yang dapat membentuk opini publik secara terarah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai ancaman perang kognitif, yakni upaya memengaruhi pola pikir, emosi, persepsi, hingga perilaku masyarakat melalui informasi.
Peneliti Data and Democracy Research Hub Monash University Indonesia, Ika Idris, mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan percakapan digital terkait aksi tersebut sejak beberapa hari sebelumnya.
Menurut Ika, peningkatan percakapan mengenai aksi menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peran penting dalam proses mobilisasi masyarakat.
“Kita melihat adanya percakapan yang meningkat menjelang aksi dan kemudian berkembang menjadi mobilisasi di dunia nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dapat menggambarkan fenomena kinetic mobilization, ketika aktivitas yang sebelumnya berlangsung di ruang digital mulai diterjemahkan menjadi tindakan langsung di lapangan.
Informasi Digital Bisa Mendorong Aksi Nyata
Ika menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi. Platform digital juga dapat menjadi ruang pembentukan persepsi dan mobilisasi masyarakat.
Karena itu, informasi yang muncul sebelum maupun selama aksi perlu diperiksa secara hati-hati. Narasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa.
“Ruang digital itu bukan hanya tempat orang berbicara. Dalam kondisi tertentu, percakapan tersebut bisa mendorong orang untuk melakukan sesuatu secara nyata,” ujar Ika.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena sebuah informasi dapat menyebar dengan sangat cepat sebelum kebenarannya dapat diverifikasi.
Waspadai Manipulasi Informasi
Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kembali foto atau video lama dengan keterangan yang seolah-olah menggambarkan peristiwa terbaru.
Konten semacam itu berpotensi menciptakan persepsi keliru mengenai situasi yang sedang berlangsung. Ketika informasi tersebut kemudian dibagikan berulang kali, masyarakat dapat semakin sulit membedakan antara fakta dan manipulasi.
Selain penggunaan konten lama, perhatian juga diarahkan pada kemungkinan peretasan akun serta penyebaran informasi terkait penggalangan dana aksi.
Ika menilai manipulasi informasi dapat menjadi lebih berbahaya apabila konten dirancang untuk memancing emosi publik.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya apakah informasinya benar atau salah, tetapi juga bagaimana informasi itu digunakan dan apa dampaknya terhadap masyarakat,” katanya.
FIMI dan DIMI Jadi Perhatian
Dalam konteks manipulasi informasi, dikenal istilah Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) dan Domestic Information Manipulation and Interference (DIMI).
FIMI berkaitan dengan manipulasi dan intervensi informasi yang melibatkan aktor asing, sementara DIMI mengacu pada aktivitas manipulasi informasi yang dilakukan oleh aktor domestik.
Kedua bentuk tersebut dapat memanfaatkan berbagai saluran digital untuk memengaruhi opini publik. Penyebarannya dapat dilakukan melalui akun media sosial, konten viral, narasi provokatif, maupun jaringan akun yang saling memperkuat pesan tertentu.
Persoalannya, tidak semua aktivitas manipulasi informasi dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan strategi yang lebih luas, mulai dari penguatan literasi digital hingga kemampuan mendeteksi pola operasi informasi.
Berpotensi Memicu Polarisasi
Manipulasi informasi juga memiliki risiko terhadap hubungan antarkelompok di masyarakat. Narasi yang provokatif dapat membuat perbedaan pandangan politik berkembang menjadi konflik sosial.
Ika mengingatkan bahwa konflik tidak selalu berhenti pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Apabila informasi yang beredar semakin provokatif, pertentangan dapat bergeser menjadi konflik horizontal antarmasyarakat.
“Jangan sampai konflik yang awalnya vertikal kemudian berubah menjadi konflik horizontal karena masyarakat saling berhadapan,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika masyarakat hanya mengonsumsi informasi dari kelompok atau sumber yang memiliki pandangan serupa. Situasi ini dapat menciptakan ruang gema atau echo chamber yang membuat seseorang semakin sulit menerima informasi berbeda.
Masyarakat Diminta Tidak Mudah Terpancing
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah penyebaran konten manipulatif.
Masyarakat disarankan tidak langsung membagikan informasi yang belum diketahui sumber dan kebenarannya. Foto dan video yang beredar juga perlu diperiksa tanggal, lokasi, serta konteksnya.
Informasi yang tampak sesuai dengan pandangan pribadi justru perlu diperiksa lebih hati-hati. Kesamaan pandangan tidak otomatis membuat sebuah informasi menjadi benar.
Ika menekankan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital.
“Jangan langsung percaya dan jangan langsung menyebarkan. Kita perlu melihat sumbernya, konteksnya, dan apakah informasi tersebut memang sesuai dengan fakta,” ujarnya.
Pemerintah Perlu Perkuat Deteksi
Selain masyarakat, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kemampuan dalam mendeteksi dan merespons manipulasi informasi.
Sistem pemantauan diperlukan untuk mengenali pola penyebaran informasi yang terkoordinasi sejak awal. Respons yang cepat juga dibutuhkan agar narasi yang menyesatkan tidak telanjur membentuk persepsi publik.
Namun, langkah tersebut perlu dilakukan secara proporsional. Upaya menangkal manipulasi informasi tidak boleh mengorbankan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan menjaga keamanan ruang digital dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Perang Kognitif Bukan Sekadar Persoalan Teknologi
Fenomena manipulasi informasi memperlihatkan bahwa ancaman di ruang digital bukan hanya persoalan teknologi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana informasi dapat digunakan untuk memengaruhi cara masyarakat berpikir, merasa, dan mengambil keputusan.
Aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, ketika informasi yang mengiringinya dimanipulasi, substansi aspirasi masyarakat berisiko tertutup oleh perang narasi.
Karena itu, penguatan literasi digital, verifikasi informasi, serta kemampuan negara mendeteksi operasi manipulasi informasi menjadi semakin penting.
Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua informasi yang viral merupakan fakta. Di tengah situasi politik yang sensitif, kemampuan untuk berhenti sejenak, memeriksa sumber, dan memastikan konteks informasi menjadi salah satu cara untuk mencegah manipulasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Foto : ilustrasi(Antara)
Ikuti media sosial Radio Heartline FM Tangerang:
Share Post
