Peran Strategis Diskominfo Banten di Tengah Arus Informasi
Radio Tangerang Heartline FM – Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran konten berbasis kecerdasan buatan (AI) yang sulit dibedakan kebenarannya, masyarakat dituntut semakin kritis dalam menyaring kabar yang beredar. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) terus berupaya membangun jembatan komunikasi dua arah yang transparan sekaligus memerangi hoaks hingga ke tingkat akar rumput.
Hal tersebut dibahas secara mendalam dalam program Lintas Tangerang yang disiarkan di 100,6 Heartline Radio pada Senin (9/11/2026), dipandu oleh host Versiana Dewi bersama narasumber Ika Kartika, S.Sos., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Banten.
Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat
Mengawali perbincangan, host Versiana Dewi mengajak pendengar memahami fungsi utama Diskominfo di tengah masyarakat. “Apa sebenarnya peran Kominfo Provinsi Banten dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat atau khalayak?” tanya Versiana.
Ika Kartika menjelaskan bahwa Diskominfo berperan sebagai jembatan komunikasi yang memastikan berbagai program serta prioritas kebijakan pemerintah tersampaikan secara akurat dan mudah dicerna oleh warga dari berbagai latar belakang wilayah. “Pemerintah memiliki banyak program, kebijakan, dan kegiatan. Tugas kami memastikan informasi tersebut sampai ke masyarakat dengan benar, jelas, dan mudah dipahami,” ujar Ika.
Layanan Respons Cepat 1×3 Jam dan Keterbukaan APBD
Di era keterbukaan informasi publik, Pemprov Banten berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi warga. Ika mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah meraih predikat Provinsi Informatif selama empat tahun berturut-turut dari Komisi Informasi Pusat. Transparansi serupa juga ditunjukkan oleh Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua dalam evaluasi keterbukaan informasi tingkat Provinsi Banten.
Masyarakat kini dapat memantau langsung perencanaan hingga realisasi anggaran daerah (APBD/RAPBD) melalui laman resmi bantenprov.go.id, maupun situs resmi Pemkot dan Pemkab Tangerang.
Selain penyampaian informasi satu arah, Pemprov Banten juga memastikan adanya dialog aktif dengan warga. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2026, seluruh pertanyaan atau permohonan informasi masyarakat yang masuk melalui pesan langsung (DM) maupun kolom komentar di kanal media sosial resmi pemerintah (@pemprov.banten di Instagram dan TikTok, Bantenprov di Facebook, @banten_pemprov di X, serta YouTube Pemerintah Provinsi Banten) wajib direspons maksimal dalam waktu 1×3 jam.
“Tidak ada lagi istilah komunikasi satu arah. Setiap bulan kami melaporkan berapa DM dan komentar yang masuk, apakah sudah selesai atau masih dalam proses, semua wajib dijawab,” tegas Ika.
Sementara bagi warga di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet—khususnya di kawasan Banten bagian selatan—Diskominfo tetap mengandalkan media konvensional seperti radio, surat kabar, serta pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan kader PKK untuk menyosialisasikan isu krusial seperti pencegahan stunting.
Cara Cerdas Menyaring Hoaks di Grup Percakapan
Dalam sesi dialog, Versiana Dewi turut menyoroti fenomena derasnya kabar simpang siur di aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan media sosial. “Bagaimana caranya kira-kira kita sebagai masyarakat awam bisa membedakan mana informasi yang resmi dirilis pemerintah, mana yang belum terverifikasi, atau mana yang hoaks?” tanyanya.
Ika memaparkan bahwa Diskominfo Banten melakukan pemantauan ruang digital (media monitoring) setiap hari dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melabeli serta menindaklanjuti temuan disinformasi. Ia pun membagikan langkah praktis bagi masyarakat saat menerima pesan berantai, terutama di grup keluarga:
- Hentikan Penyebaran di Diri Sendiri: Jangan langsung meneruskan pesan yang belum jelas kebenarannya, meskipun niatnya sekadar bertanya.
- Periksa Sumber dan Waktu: Waspadai judul provokatif atau pesan yang mendesak untuk segera disebarkan, serta jangan langsung percaya hanya karena terdapat tempelan logo instansi pemerintah. Bandingkan dengan kanal resmi bercentang biru, situs pemerintah, atau situs pemeriksa fakta seperti cekfakta.com.
- Luruskan dengan Santun dan Laporkan: Jika terbukti keliru, sampaikan klarifikasi secara baik-baik tanpa mempermalukan pengirimnya, dan laporkan tautan konten bermuatan negatif melalui laman aduankonten.id.
Pesan “Saring Sebelum Sharing”
Menutup perbincangan di program Lintas Tangerang, Ika Kartika mengajak seluruh masyarakat Tangerang dan Banten untuk menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat.
“Saya ingin mengajak masyarakat Banten mengingat satu prinsip sederhana: saring sebelum sharing, periksa sebelum percaya, dan gunakan ruang digital untuk hal-hal yang membawa manfaat,” pungkas Ika.
Share Post
