Aksi Hari Buruh di Bandar Lampung, Tuntut Hapus Outsourcing

RADIO LAMPUNG HEARTLINE FM – MAY DAY – Ratusan buruh menggelar aksi peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Kamis (1/5/2025). Peserta merupakan aliansi buruh yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL).  Mereka berasal dari belasan organisasi, mulai dari buruh pabrik, buruh tani, pekerja kampus, dan sejumlah profesi lainnya.

Ratusan buruh memulai aksi dengan berkumpul di depan Bambu Kuning Square, Jalan Raden Intan, sekira pukul 09.00 WIB. Selanjutnya massa aksi berjalan kaki (longmars) menuju Tugu Adipura dengan pengawalan sejumlah personel kepolisian.

Dalam aksinya, para buruh kompak mengenakan pakaian bernuansa merah, lengkap dengan atribut berupa bendera, banner, spanduk, hingga poster berisi beragam tuntutan.

Sejumlah poster tersebut di antaranya bertuliskan “Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing”, “Hapuskan Politik Upah Murah”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, “Hentikan Diskriminasi terhadap Buruh Perempuan”, dan beragam tuntutan lainnya.

Setibanya di Tugu Adipura, mereka menyusun barisan dan menyampaikan orasi secara bergantian.

Peserta aksi bernama Kaka Zack dalam orasinya menuntut pemerintah menghapus sistem kerja kontrak (outsourcing) demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Zack mengaku sebagai buruh pabrik yang telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan swasta di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Ia tergerak mengikuti unjuk rasa lantaran ingin menyuarakan hak dan kesejahteraan buruh yang dinilai masih jauh dari kata layak. “Saya ikut di aksi ini karena ini merupakan momen yang sangat penting bagi buruh yang diperingati di seluruh dunia,” ujar Zack.

“Ini bukan hanya sekadar peringatan, melainkan bentuk perjuangan buruh yang harus terus disuarakan,” tambahnya. Sebagai buruh, Zack berharap pemerintah menghapus sistem kerja kontrak.

Kami ingin agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, sehingga semua pekerja kontrak bisa menjadi karyawan tetap,” ucapnya.

Selain itu, terus dia, masih sangat banyak pekerja yang dibayar di bawah upah minimum.

Belum lagi, bayang-bayang PHK saat ini semakin menghantui para pekerja kontrak seperti dirinya.

Koordinator aksi, Basirudin mengatakan, momentum Hari Buruh masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan para pekerja.

“Hari buruh yang selama ini kita peringati ternyata belum mengakomodir kesejahteraan buruh. Belum juga didapat oleh para pekerja. Artinya ini menjadi PR bahwa setiap May Day atau momentum apapun, kita akan tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan,” ujar Basirudin saat diwawancarai, pada Kamis (1/5).

Dalam aksi tersebut, PPRL mengusung tujuh tuntutan utama, yaitu:

1. Wujudkan upah layak nasional.
2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
3. Cabut Undang-Undang TNI dan tolak RUU Polri.
4. Tolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.
5. Tolak Omnibus Law.
6. Wujudkan perlindungan sosial yang transformatif.
7. Wujudkan reforma agraria sejati.

Basirudin menegaskan, tuntutan utama massa aksi adalah soal upah layak yang berlaku secara nasional.

Ia menyebut, buruh di Lampung mengusulkan standar upah minimum nasional sebesar Rp4 juta lebih.

“Kami ingin pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Dengan diterapkannya upah minimum nasional, saya yakin akan meningkatkan ekonomi para buruh,” katanya.

Ia juga menambahkan, perjuangan kaum buruh akan terus dilakukan melalui aksi massa.

“Kita tidak akan pernah bersama pemerintah. Kita akan terus turun ke jalan. Karena memang gerakan jalanan inilah yang harus kita lakukan untuk menuntut keadilan,” pungkasnya.

Massa aksi ini berasal dari berbagai elemen, termasuk buruh, mahasiswa, barisan perempuan, dan petani.

Mereka membawa berbagai spanduk, baliho, dan banner bertuliskan tuntutan, seperti “Terapkan Upah Layak Nasional Rp4 Juta”, “Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing”, serta “Tolak Omnibus Law dan PHK Sepihak”.

Sumber: www.tribunnews.com