PPPMKRI Bawa Salib Merah dalam Aksi Sumpah Pemuda, Serukan Solidaritas Sosial

Radio Tangerang Heartline FM — Aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), diwarnai dengan kehadiran simbol salib merah yang dibawa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Simbol tersebut dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial sekaligus perlawanan terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Presidium PP PMKRI, Yohanes Tola menjelaskan bahwa salib merah tersebut dibawa atas dasar kepedulian sosial organisasi, bukan karena dorongan pihak tertentu.

“Yang pertama bahwa salib merah ini murni lahir dari ketulusan dan kepedulian sosial dari PP PMKRI. Jadi tidak lahir dari bentuk dorongan dari siapapun,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis (29/10/2026)

Ia menjelaskan, simbol tersebut juga mengingatkan pada perjuangan masyarakat Suku Awyu di Papua dalam menyuarakan penolakan terhadap proyek strategis nasional yang berkaitan dengan kawasan hutan. PP PMKRI ingin memperluas pesan tersebut agar menjadi perhatian bersama di tingkat nasional.

Menurut Yohanes, salib merah tidak hanya dipandang sebagai simbol keagamaan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ajakan untuk membangun solidaritas lintas latar belakang dalam menyikapi persoalan sosial dan pemerintahan.

“Bahwa solidaritas itu bisa kita bangun dengan keberagaman kita, tetapi kita masih bisa disatukan atas satu kepentingan yang sama, yaitu perlawanan terhadap prinsip dan tata kelola pemerintahan yang hari ini perlu dikoreksi,” katanya.

Dalam aksi tersebut, PP PMKRI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya berkaitan dengan perlindungan demokrasi, termasuk kebebasan pers, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, serta independensi partai politik.

Selain itu, PP PMKRI mendorong pengenaan pajak sebesar dua persen bagi kelompok masyarakat superkaya. Organisasi tersebut menilai kebijakan itu diperlukan untuk mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata bagi kepentingan masyarakat.

“Jadi kami punya dorongan supaya orang-orang kaya dan super kaya di Indonesia ini diberi pajak 2% bagi orang-orang super kaya,” ujar Yohanes.

PPPMKRI juga meminta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Batalion Teritorial Pembangunan. Menurut Yonestola, program-program tersebut perlu dievaluasi berdasarkan tata kelola dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Makanya secara tata kelola harus dibenahi dan kalau tidak bisa punya harapan lagi, hentikan saja,” tegasnya.

Tuntutan lainnya mencakup penyelamatan dana desa dan transfer ke daerah, pemulihan anggaran penanggulangan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta penarikan personel berlatar belakang militer dari jabatan sipil. PP PMKRI menilai langkah-langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Yohanes juga mengajak mahasiswa, generasi muda, dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk terlibat dalam gerakan tersebut. Ia menyebut aksi ini berawal dari inisiatif PPPMKRI cabang Depok dan berharap gerakan serupa dapat berkembang di berbagai daerah.

Terkait kemungkinan aksi lanjutan, Yohanes mengatakan PP PMKRI ingin menjaga perhatian publik terhadap persoalan yang melatarbelakangi penggunaan simbol salib merah.

“Kami ingin gerakan ini tidak hanya… perhatian publik tidak hanya fokus terhadap salib merah, tetapi publik perlu melihat sesuatu yang lebih substansial, kenapa salib merah itu muncul, yaitu kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, kondisi demokrasi, dan seterusnya,” pungkasnya.(MA)

Foto : Dokumen PP PMKRI