P2G dan SGMI Soroti Prioritas Anggaran Pendidikan, Nilai MBG Tak Semestinya Mengurangi Dana Pendidikan

Radio Tangerang Heartline FM – Alokasi anggaran pendidikan kembali menjadi sorotan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui program radio Sketsa Keluarga Indonesia, perwakilan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Sekolah Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI) menilai pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama negara sesuai amanat konstitusi.

Dampak Anggaran Pendidikan yang Berkurang

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan secara konstitusional anggaran pendidikan telah ditetapkan minimal 20 persen dari APBN. Namun, menurutnya, porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan kini berkurang karena sebagian dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada berbagai persoalan di sektor pendidikan, mulai dari meningkatnya biaya pendidikan tinggi, belum terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah, hingga persoalan kesejahteraan guru.

“Banyak orang tua masih harus mengeluarkan biaya meski anak bersekolah di sekolah negeri, sementara sejumlah mahasiswa memilih tidak melanjutkan kuliah karena tingginya biaya pendidikan,” ujarnya.

Iman juga menyoroti kondisi guru ASN PPPK di sejumlah daerah yang menghadapi ketidakpastian akibat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar sektor pendidikan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Kenaikan Biaya Kuliah dan Sumber Dana MBG

Sementara itu, perwakilan SGMI, Ananda Eka, menilai biaya pendidikan tinggi terus mengalami kenaikan sehingga semakin memberatkan mahasiswa. Ia menyebut komersialisasi pendidikan menjadi salah satu penyebab meningkatnya uang kuliah tunggal (UKT), sementara kemampuan pemerintah dalam menopang biaya operasional perguruan tinggi dinilai semakin terbatas.

“ Program MBG seharusnya dibiayai melalui anggaran kesehatan atau perlindungan sosial, bukan dari pos anggaran pendidikan. Menurutnya, upaya mengatasi persoalan gizi dan stunting merupakan tanggung jawab sektor kesehatan sehingga tidak semestinya mengurangi alokasi dana pendidikan,” katanya.

Rekomendasi dan Usulan Kebijakan

Dalam diskusi tersebut, kedua narasumber menegaskan tidak menolak tujuan program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, mereka menilai desain program perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran, terutama dengan memprioritaskan daerah yang masih mengalami kerawanan pangan dan angka stunting tinggi.

P2G juga mengusulkan agar pemerintah mempertahankan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-Undang. Apabila pemerintah tetap ingin membiayai program MBG melalui sektor pendidikan, mereka mengusulkan agar total anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi di atas 20 persen sehingga pembiayaan pendidikan tidak berkurang.

Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045

Selain itu, kedua narasumber menilai peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Mereka menekankan bahwa pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan, bukan saling mengurangi prioritas anggaran.

Menutup diskusi, P2G dan SGMI berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran serta memastikan hak masyarakat atas pendidikan berkualitas tetap menjadi prioritas utama negara.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=FTOVihUoq-M&t=3033s

Foto : Ilustrasi (Elly/pixabay)