Prabowo Soroti Pengelolaan Kekayaan Alam, Targetkan Rp400 Triliun untuk Masyarakat
Radio Tangerang Heartline FM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan pembenahan ekonomi agar manfaat kekayaan negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah menargetkan penyaluran dana hingga Rp400 triliun untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, serta warga perkotaan berpenghasilan rendah. Hal ini disampaikanya saat hadir di Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di JIEXPO Convention Centre, Jakarta pada Kamis (22/10).
Dalam pidatonya,Presiden Prabowo menyebut sasaran penyaluran tersebut mencapai sekitar 28 juta keluarga. Dengan asumsi rata-rata empat anggota dalam setiap keluarga, program itu berpotensi menjangkau sekitar 100 juta penduduk.
“Kemampuan pemerintah untuk membantu masyarakat dapat meningkat apabila sumber-sumber kekayaan alam dikelola secara optimal”, ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa lima konsesi pertambangan memiliki perkiraan nilai cadangan mencapai Rp5.400 triliun atau sekitar US$300 miliar berdasarkan studi cadangan yang disebutnya telah dilakukan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kekayaan tersebut masih berada di dalam tanah sehingga diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang cermat agar dapat memberikan manfaat bagi negara.
Pemerintah Akan Menertibkan Konsesi yang Tidak Produktif
Prabowo menyoroti pemberian konsesi pertambangan yang tidak diikuti aktivitas nyata selama bertahun-tahun. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pihak penerima konsesi memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tanggung jawabnya.
“Saya menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun,” katanya.
Prabowo juga menyinggung konsesi di wilayah Maluku yang disebutnya tidak dikerjakan selama 28 tahun. Ia mengatakan telah meminta penjelasan kepada pihak Jepang terkait minat INPEX untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Menurut Prabowo, pihak terkait berjanji memulai aktivitas dalam waktu enam bulan.
“Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap pemegang konsesi yang melanggar ketentuan,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar kekayaan alam tidak dikuasai tanpa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dorong Efisiensi BUMN dan Pemerataan Ekonomi
Selain menata sektor pertambangan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan konsolidasi dan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut sekitar 364 perusahaan telah ditutup atau dikonsolidasikan, dengan sasaran penataan mencapai 700 perusahaan hingga Desember mendatang.
Menurut Prabowo, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi perusahaan yang tidak efisien, merugi, atau bermasalah dalam pelaporan keuangan, sekaligus memusatkan perhatian pada BUMN yang mampu memberikan hasil bagi negara dan masyarakat.
“Kita perlu mengembalikan arah kebijakan ekonomi pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Ia menilai pengelolaan ekonomi perlu diarahkan agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Ia mengakui perubahan kebijakan ekonomi tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, pemerintah, menurutnya, akan terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi untuk memperluas manfaat pembangunan.
Penegakan Aturan terhadap Perusahaan yang Melanggar
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyatakan terdapat indikasi sejumlah perusahaan pemegang konsesi melakukan pelanggaran berulang dan menegaskan perlunya penegakan aturan secara tegas.
Prabowo mengatakan pemerintah akan mengevaluasi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan, terutama dari sisi kesehatan.
Menurutnya, pengelolaan perkebunan dan sumber daya alam juga dapat melibatkan tenaga profesional Indonesia. Ia mendorong pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi daerah.
Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan kekayaan negara dan pembenahan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, katanya, akan berupaya menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah hingga ke daerah-daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Foto : Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026 ( SS Youtube Sekretariat Presiden )
Share Post
