KPID Banten Ajak Masyarakat Cerdas Bermedia, Pastikan Siaran Sehat dan Layak Dikonsumsi
Radio Tangerang Heartline FM – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten mengajak masyarakat untuk semakin cerdas dalam memilih dan mengonsumsi informasi, baik melalui televisi maupun radio. Upaya ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh tayangan dan informasi yang sehat, berkualitas, serta sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Ketua KPID Banten, H. Haris H Witharja, S.S., M.I.Kom, mengatakan bahwa KPID hadir sebagai wujud peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran. Lembaga ini bertugas memastikan hak-hak publik terpenuhi, terutama hak untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, berimbang, dan tidak bertentangan dengan norma maupun etika.
Hal tersebut disampaikan Haris dalam program Lintas Tangerang Heartline Radio 100.6 FM, Selasa (10/11/2026).
“Komisi penyiaran itu adalah wujud peran serta masyarakat di dalam dunia penyiaran. Berdiri di sisi masyarakat memastikan hak-hak publik atau hak-hak masyarakat itu bisa terpenuhi,” ujar Haris.
Ia menjelaskan, KPI Pusat dan KPID memiliki tugas serta fungsi yang sama, tetapi dengan pembagian kewenangan berdasarkan cakupan wilayah. KPI Pusat mengawasi lembaga penyiaran berjaringan nasional, sedangkan KPID di tingkat provinsi mengawasi lembaga penyiaran lokal, termasuk televisi dan radio.
Dalam menjalankan tugasnya, KPID Banten tidak hanya melakukan pemantauan terhadap lembaga penyiaran, tetapi juga memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas operasional dan sumber daya manusia di industri penyiaran.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat melalui literasi media menjadi salah satu perhatian utama. Menurut Haris, masih banyak masyarakat yang belum memahami haknya sebagai konsumen siaran, termasuk cara mengenali kategori usia dalam tayangan televisi.
Ia mencontohkan, tidak semua film kartun diperuntukkan bagi anak-anak. Sebagian tayangan animasi justru ditujukan untuk remaja maupun orang dewasa. Karena itu, masyarakat perlu memahami tanda klasifikasi usia seperti SU (Semua Umur), R13+, dan D (Dewasa), serta memperhatikan keterangan Bimbingan Orang Tua.
“Kadang-kadang masyarakat tidak tahu kalau mereka ini punya hak. Masyarakat juga perlu dibangun kesadaran dan pemahamannya agar terjadi mekanisme kontrol antara lembaga penyiaran dan masyarakat,” jelasnya.
KPID Banten juga melakukan literasi media dengan mendatangi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari sekolah, komunitas ibu-ibu, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama. Edukasi tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung maupun pemanfaatan media penyiaran.
Haris menilai, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru bagi keluarga. Penggunaan telepon genggam yang semakin intensif membuat interaksi antara orang tua dan anak berpotensi berkurang, bahkan ketika berada di dalam rumah yang sama.
Ia mendorong keluarga untuk kembali membangun kebiasaan menikmati media secara bersama, seperti menonton televisi di ruang keluarga atau mendengarkan radio.
“TV di ruang keluarga itu ada momen kumpul. Jadi ini bukan sebuah teknis pola konsumsi media saja, tetapi kita berupaya merekonstruksi pola hubungan sosial keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.
Masyarakat Bisa Melaporkan Pelanggaran Siaran
Dalam hal pengawasan, KPID berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Aturan tersebut mengatur perilaku dalam proses produksi serta materi yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam isi siaran.
Haris menjelaskan bahwa pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan gambar vulgar, tetapi juga dapat berupa ekspresi suara, kalimat, maupun visual yang mengandung konotasi pornografi.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran dalam siaran televisi atau radio dapat menyampaikan pengaduan kepada KPID Banten melalui kanal aduan yang tersedia di akun Instagram resmi KPID Banten.
Selain menerima laporan masyarakat, KPID juga melakukan pemantauan secara langsung terhadap siaran televisi dan radio. Rekaman siaran menjadi salah satu bukti yang dapat digunakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran.
Apabila ditemukan pelanggaran, lembaga penyiaran dapat dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan antara lain teguran hingga penghentian program siaran.
Namun, Haris menegaskan bahwa media sosial tidak termasuk dalam kewenangan pengawasan KPID. Meski demikian, KPID tetap mendorong penguatan literasi media agar masyarakat mampu lebih kritis dalam memilah informasi yang beredar di ruang digital.
Radio dan Televisi sebagai Media Konfirmasi Informasi
Di tengah maraknya informasi yang belum tentu benar di media sosial, Haris mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki mekanisme pengawasan dan aturan yang harus dipatuhi sehingga kualitas isi siaran perlu terus dijaga.
“KPID sangat concern untuk mendorong masyarakat, ayo dengar radio, ayo nonton TV. Pastikan radio-radio juga menjadi media konfirmasi atau media sandaran kebenaran dari sekian juta berita dan cerita yang bertebaran di sekitar kita sekarang ini,” tuturnya.
Ke depan, KPID Banten akan terus memprioritaskan penguatan masyarakat dan lembaga penyiaran. Salah satu upaya yang turut dikembangkan adalah memperkuat peran radio dalam komunikasi kebencanaan, mulai dari tahap sebelum bencana, saat bencana, hingga setelah bencana.
Haris berharap masyarakat semakin memahami haknya dalam memperoleh informasi dan turut berpartisipasi mengawasi isi siaran. Dengan demikian, tercipta ekosistem penyiaran yang sehat, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Share Post
