Iprahumas Gelar Konvensi Humas Pemerintah 2026, Dorong Transformasi Komunikasi Publik

Radio Tangerang Heartline FM — Ikatan Pranata Hubungan Masyarakat Indonesia (Iprahumas) menggelar Konvensi Humas Pemerintah 2026 pada Selasa (22/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Garuda Spark Innovation Hub, FX Sudirman, Jakarta, tersebut membahas transformasi humas pemerintah dalam menghadapi perkembangan komunikasi publik dan derasnya arus informasi di era digital.

Ketua panitia kegiatan, Helmy, mengatakan konvensi tahun ini mengangkat tema mengenai bagaimana humas pemerintah dapat melakukan transformasi melalui sinergi dan kolaborasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap komunikasi publik di Indonesia.

“Bagaimana humas-humas pemerintah ini kita bisa bertransformasi, baik melakukan sinergi maupun kolaborasi, sehingga humas pemerintah bisa memberikan dampak bagi komunikasi publik di Indonesia,” ujar Helmy dalam wawancara dengan Heartline Radio.

Konvensi yang berlangsung selama satu hari, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, diikuti sekitar 150 peserta secara luring. Selain itu, Iprahumas juga menyediakan akses daring melalui Zoom dan siaran YouTube agar peserta dari luar Jakarta tetap dapat mengikuti kegiatan.

Rangkaian kegiatan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berupa talk show yang menghadirkan perwakilan pemerintah, praktisi media sosial, media, serta pakar kebijakan publik. Diskusi tersebut membahas kondisi komunikasi publik saat ini, khususnya di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, sesi kedua mengadopsi konsep seperti TED Talk. Tiga pembicara akan menyampaikan pengalaman dan praktik kerja kehumasan yang dinilai berhasil dan dapat menjadi inspirasi bagi praktisi humas pemerintah lainnya.

Menurut Helmy, terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan konvensi tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iprahumas membentuk tim riset yang menyusun policy paper berdasarkan data survei, data kualitatif, serta hasil diskusi dalam konvensi.

Policy paper tersebut nantinya akan disebarluaskan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai bahan masukan mengenai praktik komunikasi publik yang ideal di lingkungan pemerintahan.

“Yang membedakan dengan sebelumnya adalah kita ada output yang namanya policy paper,” kata Helmy.

Sejumlah tokoh juga dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut, di antaranya Avutami dan Justinus Prasowo. Keduanya diharapkan memberikan perspektif mengenai kebijakan publik dan strategi komunikasi kebijakan kepada masyarakat.

Helmy juga menyoroti tantangan yang dihadapi humas pemerintah di tengah perkembangan media sosial. Menurutnya, derasnya arus informasi membuat masyarakat menerima informasi dengan sangat cepat. Kondisi tersebut menuntut praktisi humas pemerintah untuk terus memperbarui kompetensi dan kemampuan mereka.

Ia menilai humas pemerintah saat ini tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan komunikasi yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Helmy turut membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pekerjaan kehumasan. Ia mengatakan AI dapat membantu praktisi humas dalam berbagai pekerjaan, seperti pemantauan isu, pembuatan konten visual, hingga mempercepat proses produksi materi komunikasi.

Namun, pemanfaatan AI tetap perlu memperhatikan aspek etika. Helmy mengingatkan adanya risiko penggunaan AI untuk membuat konten seperti deepfake maupun persoalan terkait penggunaan karya kreator sebagai sumber pengembangan teknologi AI.

Karena itu, ia menekankan pentingnya mengikuti pedoman dan kode etik dalam pemanfaatan AI agar teknologi tersebut dapat digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain.

Setelah Konvensi Humas Pemerintah 2026, Iprahumas berencana menggelar sejumlah kegiatan lanjutan, termasuk program apresiasi atau awarding bagi praktisi humas pemerintah. Iprahumas juga akan rutin mengadakan workshop untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para praktisi kehumasan.

Konvensi berikutnya dijadwalkan kembali digelar pada 2027. Selain menjadi agenda tahunan, konvensi tersebut akan menjadi momentum pemilihan ketua baru Iprahumas untuk periode kepengurusan berikutnya.