18 June 2025

Konferensi Pers: Perempuan Indonesia atas Pernyataan Fadli Zon

0 Comment

Konferensi Pers: Perempuan Indonesia Menolak Dan Menuntut Menteri Kebudayaan Fadli Zon Atas Pernyataan Tragedy Mei 98 Sebagai Rumor Dan Tidak Memiliki Data Valid. Jumat, 13 Juni 2025

Radio Tangerang Heartline FM – Pada Selasa, 10 Juni 2025 publik memperoleh informasi melalui akun Youtube IDN Times dalam gelar wawancara bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bpk Fadli Zon sehubungan dengan rencana penulisan Sejarah Nasional Indonesia. Dalam pernyataannya tersebut, “apa yang terjadi di peristiwa Mei ’98 masih bisa diperdebatkan, termasuk informasi mengenai ada pemerkosaan massal.” Kemudian dipertegas dengan pernyataan bahwa selama ini tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei ’98.

Pernyataan tersebut diatas merupakan sebuah penyangkalan terang-terangan tentang fakta peristiwa sejarah kelam di Indonesia yang telah mengorbankan bukan saja perempuan korban, anggota keluarga yang saat ini masih dalam lingkaran trauma yang belum terpulihkan. Juga meninggalkan goresan memori mendalam dalam benak bangsa ini tentang praktik perendahan martabat manusia khususnya perempuan. Kekejaman negara yang menggunakan aksi pemerkosaan massal untuk politik kekuasaan dan tujuan menakut-nakuti masyarakat dengan menumbalkan kaum perempuan etnis Tionghoa.

Pernyataan Fadli Zon juga merupakan tindakan meremehkan dan mengeliminasi upaya konkrit yang telah dilakukan berbagai pihak. Mulai dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), kesaksian di berbagai forum HAM internasional dan nasional, hingga penelitian akademis yang kredibel, semuanya menunjukkan adanya pola kekerasan seksual yang terstruktur dan masif.

Luka dan trauma anggota keluarga korban pemerkosaan dan kekerasan yang brutal pada saat itu, bahkan belum terobati dan negara sendiri belum pernah selesai memulihkan dan meminta maaf secara bermakna atas tragedy kemanusiaan yang tidak hanya diakui di Republik ini, tetapi dunia Internasional turut menandai peristiwa Mei ‘98 sebagai tonggak penting sejarah kelam Indonesia.

Peritiwa Kerusuhan Mei 98 bahkan telah diakui sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Jokowi, yang menelan korban 1.190 jiwa sepanjang 13-15 Mei 1998. Korban-korban tersebut termasuk 85 perempuan – khususnya etnis Tionghoa menjadi korban perkosaan secara berkelompok, dan ratusan gedung-gedung dirusak dan dibakar. Karenanya pernyataan Fadli Zon merupakan tindakan keji melupakan sejarah yang sakit dan melumpuhkan rasa kemanusiaan bangsa Indonesia.

Ironisnya lagi ini disampaikan untuk tujuan menyusun kembali sejarah Indonesia yang ingin menggunakan pendekatan politis untuk kepentingan penguasa yang tidak ingin menghilangkan rekam jejak buruk, keji dan lalim.

Atas pernyataan di atas, kami Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, bersama dengan para aktivis perempuan menggelar konferensi pers untuk memberikan tuntutan tegas terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan berbagai pihak terkait sebegai berikut:

Sebagai Menteri Kebudayaan yang harusnya menegakkan kebenaran dan kejernihan sejarah yang menjadi acuan dan pijakan berbangsa-bernegara, Fadli Zon harus mencabut pernyataan tentang Peristiwa Kerusuhan Mei 98 sebagai rumor, dan meminta maaf di depan publik kepada keluarga korban, dan semua perempuan Indonesia.
Pemerintah, dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto, harus melakukan tindakan tegas atas pernyataan Menteri Fadli Zon yang ingin menghilangkan sejarah kerusuhan Mei 98. Sebagai pelaksana konstitusi dan mandat negara Presiden harus mengupayakan agar sejarah kelam pemerkosaan massal menjadi pelajaran penting, dan tidak terulang kembali pada masa depan, dan menyelesaikan dengan tuntas sebagai bagian dari pelanggaran HAM.
Bagi segenap bangsa Indonesia, perempuan Indonesia lintas generasi, mari terus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Memastikan negara bertanggungjawab penuh atas tragedy Mei 98. Menuntut negara melakukan pemulihan dan rehabilitasi korban kerusuhan Mei secara komprehensif.

Jakarta, 13 Juni 2025

Kami yang menggelar Konferensi Pers.