Siaran Pers Konvensi Humas Pemerintah 2026: Reposisi Humas Pemerintah untuk Komunikasi Publik yang Berdampak

Radio Tangerang Heartline FM – Perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi mendorong humas pemerintah untuk melakukan reposisi peran. Humas pemerintah tidak lagi cukup hanya berperan dalam memproduksi dan menyebarluaskan informasi, tetapi dituntut mampu membangun pemahaman, mendorong partisipasi, serta memperkuat kepercayaan publik.

Pesan tersebut mengemuka dalam Konvensi Humas Pemerintah 2026 yang diselenggarakan Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) secara hybrid di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Mengusung tema “Repositioning Government Public Relations: Bersinergi dan Berdampak dalam Komunikasi Publik Indonesia”, konvensi menjadi ruang bagi para praktisi humas pemerintah untuk bertukar gagasan, berbagi praktik baik, sekaligus merumuskan arah penguatan komunikasi publik pemerintah.

Ketua Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS), Fachruddin Ali dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memperoleh informasi, membentuk opini, dan berinteraksi dengan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut humas pemerintah untuk semakin adaptif dan mampu menempatkan komunikasi sebagai bagian strategis dari penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan tersebut semakin relevan di tengah tingginya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan Survei APJII 2026, penetrasi internet Indonesia telah mencapai 81,72 persen atau sekitar 235 juta pengguna.

Dalam konteks tersebut, komunikasi pemerintah perlu bergerak dari sekadar mengejar output menuju outcome. Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari jumlah berita yang dipublikasikan, konten yang diproduksi, atau jangkauan media sosial, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi mampu menghasilkan pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat.

Konvensi Humas Pemerintah 2026 ini dibuka oleh Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Maroli J Indarto. Dalam keynote speechnya, Maroli menyambut baik penyelenggaraan Konvensi Humas Pemerintah 2026. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan komunikasi publik pemerintah saat ini. Keberhasilan komunikasi pemerintah perlu diukur lebih dari sekadar jumlah publikasi dan jangkauan media. “Semua itu tetap penting. Tetapi, itu belum cukup. Kita perlu bergerak lebih jauh, dari output menuju outcome yang dampaknya terhadap kepercayaan dan kepatuhan publik,” ujar Maroli.

Menurutnya, komunikasi pemerintah harus mampu mengelola berbagai kepentingan, mulai dari logika birokrasi dan administratif, demokrasi dan transparansi, pasar, hingga jurnalistik. Tantangannya adalah menjaga komunikasi tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus relevan, mudah dipahami, dan dipercaya masyarakat.

Maroli juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi melalui kesamaan substansi dan arah pesan atau single narrative untuk isu-isu strategis pemerintah. “Kita membutuhkan satu narasi bersama atau single narrative untuk isu-isu strategis pemerintah. Tetapi, bukan berarti seluruh konten harus seragam. Yang kita perlukan adalah kesamaan pijakan terhadap substansi dan arah pesan, sementara cara menyampaikannya dapat disesuaikan dengan karakter masing-masing institusi dan publiknya,” jelasnya.

Selain sinergi, profesionalisasi Pranata Humas menjadi bagian penting dalam reposisi tersebut. Pranata Humas dituntut mampu membaca data, memahami perilaku publik, melakukan analisis isu, merancang strategi komunikasi, mengelola krisis, mengoptimalkan kanal digital, serta memahami pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab.

Dalam menghadapi derasnya arus informasi digital, humas pemerintah harus mampu melakukan penguatan manajemen komunikasi krisis dan mekanisme respons lintas instansi terhadap misinformasi dan disinformasi.

“Kecepatan bukan berarti kita boleh mengorbankan akurasi. Karena itu, prinsipnya adalah cepat, akurat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di sinilah peran kita, humas harus menjadi sistem peringatan dini,” tegasnya.

Komunikasi kebijakan juga perlu semakin partisipatif dengan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima pesan, tetapi sebagai bagian dari proses komunikasi. Reposisi humas pemerintah bukan sekadar perubahan cara membuat konten, melainkan perubahan cara berpikir. Dari publikasi menuju strategi; berbicara menuju mendengar; output menuju outcome; dan dari menyampaikan informasi menuju membangun kepercayaan.

Konvensi Humas Pemerintah 2026 hari ini dirancang tidak hanya sebagai forum berbagi pengetahuan, tetapi juga menghasilkan Policy Paper dan rekomendasi strategis komunikasi publik pemerintah. Rangkaian kegiatan meliputi Keynote Speech, Plenary Session, Sharing Best Practices, dan Government PR Challenge, serta IPRAHUMAS Award 2026 yaitu pemberian Apresiasi Kehumasan kepada insan dan institusi humas pemerintah yang dinilai menunjukkan dedikasi, inovasi, serta kontribusi dalam pengembangan praktik kehumasan pemerintah.

Melalui semangat #SinergiBerdampak, konvensi diharapkan memperkuat jejaring dan kolaborasi Pranata Humas pemerintah sekaligus mendorong komunikasi publik yang lebih akurat, relevan, partisipatif, dan berorientasi pada dampak bagi masyarakat.

Foto : Dok. IPRAHUMAS