Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Capai 89,81, Naik 1,19 Poin
Radio Tangerang Heartline FM – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 menjadi 89,81 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti komitmen kementerian dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Peningkatan indeks tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh unit kerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan adaptasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang semakin diarahkan pada penciptaan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kontribusi dalam pencapaian target Reformasi Birokrasi, termasuk pelaksanaan peran Agen Perubahan di masing-masing unit kerja.
“Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi, dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kerja keras selama ini. Berkat upaya bersama, sejumlah target terkait Indeks Reformasi Birokrasi maupun pelaksanaan Agen Perubahan di masing-masing unit kerja dapat tercapai. Kita juga patut bersyukur karena Indeks RB terus mengalami peningkatan,” ujar Susiwijono dalam acara Pemberian Apresiasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dan Agen Perubahan Tahun 2025–2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (4/11).
Pada 2026, pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Kemenko Perekonomian mencakup enam tema, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi dan sumber daya, peningkatan akses serta kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas serta akses layanan kesehatan.
Pelaksanaan enam tema tersebut membutuhkan penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja agar kontribusi Kemenko Perekonomian dalam mendukung agenda prioritas nasional dapat berjalan optimal.
Selain capaian Reformasi Birokrasi, Susiwijono juga mengapresiasi kinerja organisasi sepanjang 2026, khususnya kontribusi unit-unit kedeputian dalam mengawal berbagai kebijakan dan program prioritas nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika perekonomian global serta tantangan domestik, seluruh jajaran dinilai mampu menjaga kinerja dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Evaluasi atas capaian tersebut menjadi salah satu landasan dalam memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun 2027. Seluruh jajaran diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, terutama dalam mengawal agenda strategis perekonomian nasional.
Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas kementerian koordinator juga menjadi perhatian penting untuk memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program nasional. Dengan demikian, keberhasilan Reformasi Birokrasi tidak hanya diukur melalui peningkatan indeks, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa tren positif pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan.
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kita. Oleh karena itu, semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik harus terus kita jaga. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras mendorong perbaikan Reformasi Birokrasi di Kemenko Perekonomian,” ujar I Ktut dalam laporannya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi, Kemenko Perekonomian juga mendorong integrasi budaya kerja ke dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membangun dan mengoptimalkan peran Agen Perubahan di setiap unit kerja eselon I.
Pada acara tersebut, Kemenko Perekonomian turut memberikan apresiasi kepada Agen Perubahan periode 2025–2026 sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan organisasi.
Melalui berbagai upaya tersebut, Kemenko Perekonomian berkomitmen menjaga keberlanjutan Reformasi Birokrasi melalui penguatan kolaborasi, inovasi, dan budaya kerja berorientasi hasil. Dengan demikian, reformasi yang dijalankan diharapkan mampu memberikan dampak lebih luas, tidak hanya bagi peningkatan kinerja internal organisasi, tetapi juga bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Share Post
