Kemnaker Buka Peluang Pelatihan dan Kerja bagi Penyintas Penyalahgunaan Narkoba

Radio Tangerang Heartline FM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong keberlanjutan proses pemulihan bagi penyintas penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan pelatihan keterampilan dan akses ke dunia kerja. Langkah ini ditujukan agar mereka yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat kembali produktif serta memiliki kemandirian secara ekonomi.

Program tersebut menjadi bagian dari kerja sama Kemnaker dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan dalam memperkuat pelaksanaan rehabilitasi hingga tahap pascarehabilitasi.

Kerja sama lintas lembaga itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, serta Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Napza). Penandatanganan berlangsung di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan kerja yang layak tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Menurutnya, mereka yang telah menjalani rehabilitasi perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kembali berperan di tengah masyarakat.

“Pemulihan bukan akhir dari proses. Setelah menjalani rehabilitasi, mereka perlu memiliki kesempatan untuk kembali bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri,” ujar Yassierli.

Yassierli menilai pemulihan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan rehabilitasi. Tahap berikutnya adalah memastikan mereka memiliki kesempatan untuk bekerja, berkarya, memperoleh penghasilan, dan menjalani kehidupan secara mandiri.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya dilihat dari kondisi fisik maupun psikologis yang membaik. Dukungan pascarehabilitasi juga sangat penting untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan, meningkatkan rasa percaya diri, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Sebagai bentuk dukungan, Kemnaker akan memberikan pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk memasuki pasar kerja sesuai minat dan kemampuan masing-masing.

Selain pelatihan, Kemnaker juga akan membantu membuka akses terhadap kesempatan kerja. Bagi peserta yang ingin bekerja di perusahaan, pemerintah dapat memfasilitasi proses penempatan dengan menghubungkan kompetensi peserta dengan kebutuhan tenaga kerja dari pemberi kerja.

Sementara itu, peserta yang memilih jalur kewirausahaan akan mendapatkan pembekalan yang berkaitan dengan keterampilan teknis, pengetahuan mengenai usaha, serta pendampingan sesuai dengan bidang yang ingin dikembangkan.

Yassierli menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan bersama dari pemerintah, dunia usaha, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Menurutnya, lingkungan yang inklusif perlu dibangun agar penyintas yang telah menyelesaikan rehabilitasi dapat kembali beraktivitas tanpa terbebani stigma.

Ia optimistis kerja sama lintas sektor ini dapat memperluas kesempatan bagi para penyintas untuk memperoleh keterampilan, mendapatkan pekerjaan, maupun membangun usaha secara mandiri.

“Kesempatan kedua harus kita berikan. Ketika mereka sudah menjalani proses pemulihan, kita perlu memastikan ada jalan bagi mereka untuk kembali produktif dan mandiri,” kata Yassierli.

Sementara itu, Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. BNN, menurutnya, tidak dapat menjalankan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika seorang diri.

Kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan berbagai pihak terkait dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dengan sinergi tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sehat, cerdas, kuat, dan produktif.

Foto : Dok. Biro Humas Kemnaker